Krisis politik di Indonesia pada tahun 1997 adalah salah satu peristiwa penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Krisis ini ditandai dengan adanya konflik internal di Partai Demokrasi Indonesia (PDI) antara kelompok pendukung Megawati Soekarnoputri dan kelompok pendukung Suryadi.
Kemudian, krisis ini juga dipicu oleh adanya tuntutan reformasi dari masyarakat yang merasa tidak puas dengan pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Krisis ini kemudian berkembang menjadi krisis ekonomi dan sosial yang mengguncang Indonesia hingga tahun 1998.
Latar Belakang Krisis Politik
Krisis politik di Indonesia pada tahun 1997 memiliki latar belakang yang kompleks dan beragam. Beberapa faktor yang menjadi penyebab krisis politik antara lain adalah:
1. Krisis moneter Asia
Pada Juli 1997, Thailand mengalami krisis moneter yang disebabkan oleh spekulasi mata uang baht. Krisis ini kemudian menyebar ke negara-negara Asia lainnya, termasuk Indonesia. Rupiah mengalami depresiasi yang sangat tajam terhadap dolar AS, dari sekitar Rp 2.400 per dolar AS pada awal Juli 1997 menjadi Rp 16.000 per dolar AS pada Januari 1998.
Krisis moneter ini mempengaruhi kondisi ekonomi Indonesia secara keseluruhan, seperti menurunnya pertumbuhan ekonomi, meningkatnya inflasi, melemahnya sektor riil, dan bertambahnya utang luar negeri.
2. Ketidakpuasan masyarakat terhadap Orde Baru
Pemerintahan Orde Baru yang telah berkuasa sejak tahun 1966 dianggap telah gagal dalam memberikan kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat Indonesia. Meskipun berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, Orde Baru juga menimbulkan berbagai masalah sosial, seperti kemiskinan, ketimpangan, korupsi, nepotisme, kolusi, pelanggaran hak asasi manusia, dan penindasan terhadap oposisi politik.
Masyarakat juga menuntut adanya reformasi politik, seperti pembatasan masa jabatan presiden, pemilihan umum yang demokratis, penghapusan Dwifungsi ABRI, dan pengakuan terhadap hak-hak sipil dan politik.
3. Konflik internal PDI
PDI adalah salah satu dari tiga partai politik yang diizinkan beroperasi di era Orde Baru, selain Golkar dan PPP. PDI merupakan partai yang memiliki basis massa dari kalangan nasionalis dan sekuler. Pada tahun 1993, Megawati Soekarnoputri, putri dari Presiden pertama Indonesia Soekarno, terpilih sebagai ketua umum PDI melalui Musyawarah Nasional (Munas) Jakarta.
Namun, pemerintah Orde Baru tidak mengakui hasil Munas tersebut dan mendukung Suryadi sebagai ketua umum PDI melalui Kongres Medan pada tahun 1996. Hal ini menimbulkan konflik antara kedua kubu dan memecah belah PDI.
Perkembangan Krisis Politik
Krisis politik di Indonesia pada tahun 1997 mengalami beberapa tahap perkembangan, yaitu:
1. Pengambilalihan kantor DPP PDI oleh pihak Suryadi
Pada tanggal 27 Juli 1996, sekelompok orang bersenjata melakukan penggerebekan dan pengambilalihan kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta. Pengambilalihan ini diduga dilakukan atas perintah pemerintah Orde Baru untuk menggulingkan Megawati Soekarnoputri dari jabatannya sebagai ketua umum PDI.
Pengambilalihan ini menimbulkan protes dan kecaman dari para pendukung Megawati dan masyarakat luas. Sejumlah tokoh politik, agama, dan budaya juga menyatakan solidaritas mereka terhadap Megawati. Pengambilalihan ini juga memicu aksi-aksi demonstrasi dan unjuk rasa di berbagai daerah di Indonesia.
2. Pembentukan Tim 11
Pada tanggal 29 Juli 1996, Presiden Soeharto membentuk Tim 11 yang terdiri dari sebelas menteri untuk menangani krisis politik yang terjadi akibat konflik internal PDI. Tim 11 bertugas untuk melakukan dialog dengan kedua belah pihak, yaitu kelompok Megawati dan kelompok Suryadi, serta mencari solusi damai yang dapat diterima oleh semua pihak.
Namun, upaya Tim 11 tidak berhasil menghasilkan kesepakatan yang memuaskan. Kelompok Megawati tetap menolak mengakui hasil Kongres Medan dan menuntut pengembalian kantor DPP PDI. Kelompok Suryadi juga tetap bersikeras bahwa mereka adalah pengurus sah PDI yang diakui oleh pemerintah.
3. Peristiwa 27 Juli 1997
Pada tanggal 27 Juli 1997, tepat satu tahun setelah pengambilalihan kantor DPP PDI, para pendukung Megawati menggelar aksi massa di depan kantor DPP PDI untuk memperingati peristiwa tersebut. Aksi massa ini berlangsung damai dan tertib hingga sore hari.
Namun, pada malam hari, terjadi bentrokan antara massa pendukung Megawati dengan aparat keamanan yang berjaga di sekitar kantor DPP PDI. Bentrokan ini kemudian meluas ke beberapa wilayah di Jakarta, seperti Tanah Abang, Cideng, Gambir, Menteng, dan Senen.
Bentrokan ini juga menyebabkan kerusakan dan pembakaran terhadap sejumlah fasilitas umum dan properti pribadi. Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai Peristiwa 27 Juli atau Kerusuhan 27 Juli. Peristiwa ini merupakan salah satu peristiwa kekerasan politik terbesar yang terjadi di era Orde Baru.
Dan itulah latar belakang singkat tentang risis politik di indonesia pada tahun 1997. Semoga bermanfaat dan menambah wawasanmu!
