Transparansi informasi dalam menjalankan pemerintahan yang bersih dari berbagai kasus yang merugikan negara harus berjalan sebagaimana mestinya, termasuk kasus pencucian uang. Hal ini tentu harus serasi, selaras, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Semua ini sesuai dengan apa yang diharapkan oleh presiden RI, beliau Bapak Jokowi.
Hal ini terkait ditemukannya transaksi janggal dengan jumlah fantastis, yakni sekitar Rp 349 triliun pada 8 Maret 2023 lalu. Menariknya, fakta ini justru mencuat di lingkup Kementerian Keuangan, tetapi jajaran di Kemenkeu sama sekali tidak menyadarinya.
Dalam dunia politik kasus ini populer dengan sebutan Tindak Pidana Pencucian Uang atau kependekannya TPPU.
Babak baru dari polemik ini harus segera mendapat pencerahan. Tindak lanjut dugaan pencucian uang berlangsung pada hari Senin, 27 Maret 2023. Lantas, apa hasil dari tindak lanjut tersebut?
Kasus Pencucian Uang, Presiden Jokowi Undang Menko Polhukam dan Kepala PPATK
Untuk menuntaskan kasus transaksi janggal senilai Rp 349 triliun, Presiden Jokowi segera bertindak. Beliau mengadakan pertemuan bersama dengan anggota DPR dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, yaitu Bapak Mahfud.
Selain itu, pertemuan juga menghadirkan Ivan Yustiavandana selaku Kepala PPATK.
Mahfud harus memberikan klarifikasi secara gamblang terkait kasus pencucian uang sebesar Rp 349 juta. Hal ini bukan tanpa alasan.
Mahfud-lah yang pertama kali mengungkap tabir transaksi janggal tersebut. Mahfud melaporkan hal tersebut berdasarkan laporan pihak PPATK dalam kurun waktu 2009 hingga 2023, tepatnya pada tanggal 8 Maret 2023 lalu.
Pembahasan Satu Jam di Rapat Parlemen, Istana Kepresidenan
Rapat khusus yang digelar di Istana Kepresidenan Senin kemarin telah membahas 2 hal penting. Hal pertama adalah tentang kerjasama dengan banyak negara di dunia dimana Indonesia menjadi ketuanya.
Nah, pada sesi kedua, baru membahas temuan dugaan kasus pencucian uang yang terjadi di lingkungan Kementerian Keuangan. Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi dan Mahfud berbicara empat mata. Beliau menyampaikan arahan kepada Mahfud MD. Lantas, apa arahan yang tersebut? Simak penjelasan berikut ini.
Arahan Presiden Jokowi Kepada Mahfud MD
Kehadiran Mahfud MD dalam rangka memenuhi undangan Presiden Jokowi berorientasi pada temuan transaksi janggal sebesar Rp 349 triliun. Kala itu, Jokowi khusus hanya bertemu dengan Mahfud saja.
Arahan dari Jokowi kepada Mahfud adalah agar Mahfud menyampaikan hal yang sebenar-benarnya alias tanpa adanya indikasi ditutup-tutupi menyangkut temuan PPATK, yakni pencucian uang di Kementerian Keuangan yang menjadi polemik baru-baru ini. Mahfud harus mengklarifikasi hal tersebut kepada DPR.
Selain itu, Jokowi juga meminta agar Mahfud menjelaskan secara gamblang kepada masyarakat tentang apa itu kasus pencucian uang untuk meminimalisir kesalahpahaman.
Tak lupa Presiden Jokowi juga meminta Mahfud untuk menghadiri rapat DPR yang akan digelar Rabu, 29 Maret 2023 tepat pukul 14.00 WIB.
Sri Mulyani Angkat Bicara
Ibu Sri Mulyani pun angkat bicara. Dirinya mengaku tidak tahu menahu terkait transaksi janggal tersebut. Berdasarkan keterangan beliau,pihak Kementerian Keuangan baru mengetahui rumor tersebut setelah Mahfud berbicara ke pihak media.
Dalam pertemuan esok, Mahfud akan hadir bersama pejabat-pejabat eselon tingkat satu dan mereka yang bergabung di keanggotaan Komite Ketua Nasional TPPU.
Digadang-gadang pertemuan esok merupakan buntut polemik yang terjadi terkait pencucian uang sebesar Rp 349 triliun.
Akankah Mahfud hadir dalam pertemuan hari Rabu besok? Kita tunggu saja tanggal mainnya.
Kasus pencucian uang wajib diselesaikan dengan penuh keterbukaan. Ini menjadi sesuatu yang penting dalam pemerintahan. Meski tidak bergelut langsung di dunia politik, kita wajib mendukung keterbukaan. Bahkan kita wajib menerapkan di kehidupan sehari-hari.
